Manfaat Macam-Macam Buah

Manfaat macam-Macam Buah

Mungkin ada benarnya pepatah yang mengatakan bahwa lebih mengantisipasi (preventif) daripada mengobati penyakit. Agar tubuh kita selalu terjaga kesehatannya, maka tidak ada salahnya kalau kita menjaga selalu berusaha mengantisipasi tubuh kita dari berbagai macam penyakit yang mungkin akan menyerang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan, karena ternyata di dalam kandungan buah-buahan terdapat beberapa zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk lebih jelasnya anda bisa mempelajari artikel di bawah ini. Selamat mencoba.

APEL
Jus apel dan bayam (atau dapat dimakan terpisah) merupakan kombinasi unik. Kombinasi kandungan garam mineral dan pektin dalam apel, serta kandungan asam oksalik pada bayam membentuk substansi unik yang memenuhi dinding-dinding usus dan melalui gerakan kimia yang kuat tapi aman “melepaskan” kotoran yang ada di usus besar yang telah mengendap berhari-hari, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kandungan zat pektin dalam apel juga mampu menurunkan kadar kolesterol dan triglycerides yang mengganggu fungsi jantung.

PISANG
Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yan mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus.

BELEWAH
Kandungan beta-carotene, pro-vitamin A, magnesium, mangan, seng dan krom pada belewah dapat mengurangi peradangan dan memulihkan luka peradangan jaringan usus. Gula alami dan enzim yang dikandung belewah mempunyai fungsi absorpsi atau penyerapan pada usus sehingga sangat membantu gangguan usus akibat makan tergesa-gesa sehingga makanan tak terkunyah dengan baik, terlalu banyak makan makanan yang berbumbu, endapan obat-obatan, atau rasa mual karena rasa kuatir yang berlebihan.

JERUK
Sari buah jeruk yang banyak mengandung vitamin C sangat baik karena selain menstimulasi sistem kekebalan tubuh, juga menghilangkan sumbatan lendir di tenggorokan, rongga hidung, paru-paru dan perut. Berguna pula untuk membersihkan liver dan menghilangkan rasa sakit di tubuh akibat influenza. Campuran sari jeruk nipis dan madu sangat berkhasiat menyembuhkan radang tenggorokan dan amandel. Bagi mereka yang memiliki gangguan lambung, tentu pilih buah jeruk yang tidak terlalu asam.

KURMA
Kandungan gula kurma yang tinggi membuat kurma menjadi buah yang menghasilkan energi tinggi. Bahkan ada legenda bahwa Nabi Muhammad SAW berbuka puasa hanya dengan 3 butir buah kurma, tentunya yang berkualitas tinggi. Kandungan gula kurma sangat membantu menyembuhkan luka. Hati-hati bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes, jangan terlalu banyak mengkonsumsi buah ini.

PEPAYA dan MANGGA
Jus campuran pepaya dan mangga memiliki kandungan karbohidrat dan enzim yang tinggi. Jus segar ini bermanfaat dalam menanggulangi pembengkakan da peradangan, gangguan pencernaan dan demam. Jus mangga sendiri dapat mengurangi dehidrasi dan memperlancar sirkulasi darah. Sedangkan pepaya melancarkan buang air besar dan mengatasi sembelit.

PEAR
Mengkonsumsi buah pear membantu mengatasi rasa tidak enak di perut akibat kadar asam yang berlebihan yang berasal dari makanan berkalori tinggi, berminyak, dan pedas. Jus pear juga dapat dicampur dengan apel dan sedikit jeruk nipis.

NANAS
Enzim bromealin dalam nanas melarutkan lendir yang sangat kental dalam sistem pencernaan sehingga juga menghancurkan bisul bila ada. Masakan yang dibuat dengan 250 gr Nanas yang diiris-iris, 60 gr cincangan daging ayam dan lada secukupnya yang kemudian digoreng dapat mengatasi penyakit darah rendah dengan gejala lemasnya kaki dan tangan.

DELIMA
Di Irak dan Iran, jus delima yang dibuat kumur terlebih dahulu sebelum diminum membantu membersihkan mulut dan gigi, serta mencegah infeksi sehingga membantu menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Memakan dengan perlahan-lahan buah delima dan mengeluarkan bijinya dapat menjernihkan suara yang serak dan menghindari kekeringan tenggorokan. Manfaat lainnya, kandungan zat tannin dalam buah delima dapat membius cacing gelang, cacing kremi dan cacing pita dalam usus sehingga mereka dapat dikeluarkan melalui air besar. Cara ini sudah biasa digunakan oleh penduduk Mesir dan Vietnam.

TOMAT
Jus tomat segar sangat membantu pembentukan glycogen dalam liver. Menurut penelitian ditemukan bahwa jus tomat menyeimbangkan fungsi liver dengan cepat dan dengan demikian berarti menjaga stamina tubuh dan menyehatkan badan. Garam mineral yang kaya dalam tomat meningkatkan nafsu makan dan merangsang aliran air liur sehingga memungkinkan makanan dicerna dengan baik. Konsumsi tomat yang teratur membantu mengobati penyakit anoreksia (kehilangan nafsu makan).

SEMANGKA
Terlalu banyak mengkonsumsi daging-dagingan, manis-manisan, goreng-gorengan, kopi dan minuman ringan sering membuat darah terlalu banyak kandungan asamnya dan mengakibatkan bintik-bintik merah di kulit. Jus semangka akan merontokkan asam tersebut dan memperbaiki kandungan darah. Bagi penderita diabetes, mengkonsumsi secara teratur jus semangka dapat menjaga meningkatnya gula darah. Kelebihan kandungan asam urik dalam tubuh yang menyebabkan penyakit arthritis, encok dan keracunan urea dapat dihilangkan dengan meminum jus semangka secara teratur dua kali sehari.
KELENGKENG/LENGKENG
Buah ini banyak mengadung sukrosa, glukosa, protein, lemak, asam tartaric, vitamin A dan B. Sebagai salah satu sumber enerji yang besar serta mengembalikan kelancaran aliran enerji, buah yang sangat manis ini berguna untuk meningkatkan stamina sehabis sakit. Kelengkeng sangat baik untuk memenuhi kebutuhan enerji bagi wanita hamil yang lemah atau setelah melahirkan. Memakan buah ini secukupnya secara teratur dapat menambah nafsu makan, mencegah anemia dan pemutihan rambut dini. Selain itu akan mempercepat kesembuhan luka luar. Awas, konsumsi secukupnya saja, kalau kelebihan akan membuat tubuh jadi panas akibat kelebihan energi.

BELIMBING
Meminum atau memakan buah belimbing dan menelannya secara perlahan dapat mencegah dan mengatasi infeksi mulut dan tenggorokan. Campuran belimbing dan madu juga dapat membantu mencegah dan mengatasi kencing batu.

LECI
Selain kandungan protein, lemak, vitamin C, fosfor, dan zat besi, buah leci mengandung sukrosa dan glukosa yang melimpah. Mengkonsumsi buah Leci pada malam hari dapat menambah cadangan energi untuk keesokan harinya.

KELAPA
Air kelapa mengandung sukrosa, fruktosa dan glukosa, sedangkan dagingnya selain tiga hal di atas juga mengandung protein, lemak, vitamin dan tentunya minyak kelapa. Meminum air kelapa muda dan memakan dagingnya dapat mengurangi kegerahan, mulut kering, demam dengan kehausan serta diabetes. Selain itu minum air kelapa muda dipercaya membuang racun dalam darah. Perhatian, terlalu banyak minum air kelapa muda menyebabkan sedikit rasa lemas sementara. Bagi yang memiliki gangguan pada tulang jangan mengkonsumsi banyak air kelapa.

Makalah

KARYA TULIS

RENCANA KERJA
PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI GURU KELAS
OLEH: RUSWANDI, S. Pd



KATA PENGANTAR

Puiji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan bimbingan, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Karya tulis ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas untuk parasyarat Ujian Dinas Tingkat III yang diadakan Depatermen Agama Republik Indonesia tahun 2009.
Ucapan terima kasih tak lupa kami haturkan kepada:
1. Istri dan anak-anak kami, karena dengan suportnya menjadikan kami mampu untuk menyelesaikan tugas penyusunan karya tulis ini.
2. Bapak Drs. Asyhuri, MM selaku kepala kantor Depatemen Agama Kabupaten Lamongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2009 ini.
3. Bapak Agus dan bapak Ghofar, selaku analis kepegawaian KanDepag Kabupaten Lamongan atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat sedikit memberikan wawasan kepada para pembaca.
Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan hidayah dan inayah-Nya pada kita. Amin…



Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………….
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………..
KATA PENGANTAR ………………………………………………………..
DAFTAR ISI …………………………………………………………………
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………….
1. Latar Belakang ……………………………………………
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja …………………..
a. Tugas Pokok …………………………………………..
b. Fungsi Satuan Kerja …………………………………..
3. Pokok Permasalahan …………………………………….
4. Kerangka Berfikir ………………………………………..
5. Sistematika Penulisan …………………………………….
BAB II : FAKTA DAN MASALAH …………………………………
1. Keadaan Sekarang ………………………………………..
2. Keadaan yang Diinginkan ………………………………..
3. Rumusan Masalah ………………………………………..
BAB III : ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH …………….
1. Analisis …………………………………………………..
a. Pengertian Sumber Belajar ……………………………
b. Manfaat dan Ciri Sumber Belajar ……………………..
c. Komponen dan Faktor Sumber Belajar ……………….
2. Pemecahan Masalah ……………………………………….
BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………
1. Kesimpulan ………………………………………………..
2. Saran ……………………………………………………….
Daftar Pustaka …………………………………………………………………
















BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Mendidik adalah merupakan masalah setiap orang, sejak dahulu sampai sekarang. Dari dulu, orang sudah mendidik anaknya atau mendidik anak-anak yang diserahkan kepadanya. Demikian pula masalah belajar dan pengajaran sebagai tindak lanjut dalam usaha pendidikan.
Bagaimana suatu pendidikan dapat berjalan dan berhasil dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Tentu, untuk menjawab pertanyaan ini akan sangat terkait dengan beberapa faktor yang mendukungnya, antara lain: guru sebagai sebagi subyek pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, serta keterlibatan masyarakat sekitar dalam ruang lingkup pendidikan itu. Beberapa faktor tersebut satu sama lain saling terkait. Untuk melihat apakah sebuah pendidikan berhasil atau tidak, kita tidak dapat melihat dari hanya satu faktor, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dari ketiga faktor itu.
Jika seorang guru sebagai subyek pendidikan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang dunia pengajaran dan pendidikan serta memiliki kredibilitas yang dalam tugasnya, maka dia akan berhasil menjadi nahkoda pendidikan untuk membawa anak-anak didiknya berlabuh pada pelabuhan yang tepat. Di samping itu, jika dalam suatu lembaga pendidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan pendidikan yang ada di lembaga itu, serta didukung dengan keterlibatan masyarakat sekitar yang sangat kondusif dengan dunia pendidikan, maka tujuan pendidikan seperti yang sudah ditetapkan akan bisa tercapai dan terwujud. Dengan kata lain ketiga faktor di atas saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja
a. Tugas Pokok
Sebelum memahami tugas seorang guru kita terlebih dulu memahami pengertian dari guru itu sendiri. Guru adalah seorang pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk Raudhatul Athfal/TK atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah (Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral DEPAG RI, 2004).
Berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya guru digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:
1. Guru Kelas
2. Guru Mata Pelajaran
3. Guru Praktik
4. Guru Pembimbing
Guru adalah sebagai salah satu subyek pendidikan diantara subyek-subyek pendidikan yang lain, seperti buku dan media pembelajaran lainnya. Sebagai seorang guru sudah tentu harus mengetahui dan memahami apa yang sudah menjadi tugasnya, antara lain mereka harus memahami tugas pokok guru itu sendiri.
Adapun tugas pokok guru berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar dan menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan dan analisis program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
Di samping mempunyai tugas pokok, guru juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Menyusun program pengajaran.
2. Menyajikan program pengajaran sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran perminggu.
3. Evaluasi belajar.
Dari uraian di atas, tentu yang menjadi sorotan pertama dan yang utama adalah guru kelas, karena penulis saat ini bertugas sebagai guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 05 Mencorek Brondong Lamongan.
Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses belajar mengajar seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA, SD/MI, SDLB, dan SLB tingkat dasar, kecuali mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Pendidikan Agama (Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral DEPAG RI, 2004).
Sebagai guru kelas, penulis tentu menyadari mempunyai tugas dan tanngung jawab yang besar dalam menyukseskan kegiatan belajar mengajar di kelas yang penulis kelola. Untuk selanjutnya melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab itu demi mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Fungsi Satuan Kerja
Guru kelas harus bisa menciptakan situasi yang kondusif dalam satuan kerjanya, sehingga mampu menumbuhkembangkan kreativitas peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar. Guru kelas dan peserta senantiasa menjalin hubungan secara emosianal, sehingga guru kelas tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didiknya.
Guru kelas harus bisa menjadi muara jawaban bagi semua pertanyaan yang diajukan peserta didiknya. Hingga peserta didik merasa mempunyai tempat untuk melabuhkan semua pertanyaan dalam pembelajaran yang dimilikinya.
Di dalam satuan kerjanya, guru kelas harus memahami fungsi satuan kerja di tempat tugasnya, antara lain:
1. melayani peserta didik,
2. mengayomi peserta didiknya, dan
3. memberdayakan peserta didik,
Fungsi ketiga justru sejalan dengan paradigma yang ada saat ini, yaitu guru kelas harus lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik mampu dengan sadar menumbuhkembangkan segala kemampuan yang dimilikinya secara optimal, karena peserta didik merupakan peserta pendidikan yang senantiasa mengalami perkembangan baik secara fisik maupun phsikis.

3. Pokok Permasalahan
Tempat tugas penulis adalah sebuah lembaga pendidikan swasta yaitu MI Muhammadiyah 05 Mencorek yang bernaung dibawah Persyarikatan Muhammadiyah Ranting Mencorek kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang ada di dusun.
Dalam menjalankan tugas sebagai guru kelas di masdrasah tersebut permasalahan pokok yang penulis temui adalah kurangnya buku pegangan/paket pelajaran, hingga buku-buku pelajaran yang kami gunakan selama ini masih buku terbitan lama (sedikit sekali buku terbitan terbaru) Kami tidak mungkin memaksakan peserta didik kami untuk membeli buku-buku pelajaran baru dengan harga mahal sementara kondisi ekonomi orang tua mereka tidak menentu.
Di samping buku pelajaran, masalah pokok lain yang penulis temui adalah kurangnya sarana prasarana, mengingat lembaga tempat kami bertugas bertempat di sebuah dusun maka sarana dan prasarana dapat dikatakan jauh dari memadai.

4. Kerangka Berfikir
Menurut proses terjadinya, berfikir melalui tiga tahapan, yaitu:
1) Membentuk pengertian dengan menganalisis ciri-ciri dari sejumlah obyek yang sejenis, membandingkan ciri-ciri yang, lalu mengabstraksikan
2) Membentuk pendapat, yaitu dengan menghubungkan 2 pengertian atau yang sifatnya ada negative, affirmatis atau modalitas (kemungkinan-kemungkinan)
3) Menarik kesimpulan atau membentuk keputusan.
Ada 3 (tiga) macam bentuk bentuk keputusan:
a) Berfikir induktif
Suatu proses berfikir yang berlangsung dari khusus menuju yang umum. Mencari dulu sifat atau ciri tertentu dari sejumlah fenomena kemudian ditarik kesimpulan bahwa sifat dari ciri tersebut terdapat pada semua jenis fenomena tersebut.
b) Berfikir Deduktif
Suatu proses dalam berfikir yang berlangsung dari umum menuju yang khusus. Bertolak dari suatu kesimpulan yang bersifat umum kemudian mencoba menerapkan kepada fenomena-fenomena khusus dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut.
c) Berfikir Analogi
Suatu proses berfikir dengan cara membandingkan atau mempersamakan fenomena yang biasa/pernah teralami. Prinsipnya adalah bahwa kebenaran dari fenomena yang dialami akan berlaku pula bagi fenomena yang akan dihadapi dikemudian hari.
Dari beberapa uraian tentang pola berfikir di atas, penulis mencoba menggunakan pola berfikir Deduktif, yaitu bertolak dari yang umum menuju yang khusus.

5. Sistematika Penulisan
Sistematika dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
a) Bagian Awal
1) Halaman judul
2) Halaman Pengesahan
3) Kata Pengantar
4) Daftar Isi
b) Bagian Batang Tubuh:



BAB I : PENDAHULUAN
1) Latar Belakang
2) Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja
3) Pokok Permasalahan
4) Kerangka Berfikir
5) Sistematika Penulisan
BAB II : FAKTA DAN MASALAH
1) Keadaan Sekarang
2) Keadaan yang diinginkan
3) Rumusan Masalah
BAB III : ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH
1) Analisis
2) Pemecahan Masalah
BAB IV : PENUTUP
1) Kesimpulan
2) Saran
Daftar pustaka.





BAB II
FAKTA DAN MASALAH

1. Keadaan Sekarang
Walau dengan buku pelajaran dan sarana prasarana yang ada sekarang, proses belajar mengajar di lembaga MI Muhammadiyah 05 Mencorek kecamatan Brondong kabupatren Lamongan masih terus berlangsung, kami memulai aktifitas belajar itu mulai pukul 07.00 sampai 12.30 WIB. Dan aktifitas belajar itupun masih harus kami lanjutkan dengan pelajaran tambahan di malam harinya. Mulai dari kelas III sampai kelas VI, mereka mengikuti les untuk bidang studi yang dirasa berat pemahamannya, seperti Matematika dan Sains (IPA) serta pelajaran agama lainnya. Semua itu kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik, agar peserta didik merasa mampu mengikuti perkembangan pelajaran walau dengan buku pelajaran seadanya.
Kami guru MI Muhammadiyah 05 Mencorek merasa bahwa apa yang kami berikan pada peserta didik sangat jauh dari kurikulum yang sudah ada, maka itu kami berusaha semaksimal mungkin memberikan palayanan tambahan bagi peserta didik dalam bentuk les tersebut.

2. Keadaan yang Diinginkan
Sebuah harapan menuju proses kemajuan tentu diharapkan oleh para pelaku pendidikan. Begitu juga penulis dan guru lainnya yang mengajar di MI Muhammadiyah 05 Mencorek, kami juga mengharapkan sebuah perubahan dan kemajuan yang nyata demi terciptanya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Karena dengan kita mempunyai keinginan dan harapan yang positif ke depan, sudah barang tentu akan menuntut kita untuk menyusun langkah dan strategi untuk mencapai keinginan dan harapan itu. Ibarat kita berkendaraan, langkah dan strategi itu adalah jalannya yang akan memudahkan kita untuk sampai pada kota tujuan selanjutnya.
Keadaan yang kami inginkan adalah:
1) Tersedianya buku pelajaran yang cukup dan memadai, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan buku pelajaran yang cukup akan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan
2) Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai, sarana dan prasarana yang kami maksudkan adalah segala sesuatu yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar selain buku dan gedung sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dan berjalan dengan baik.

3. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, penulis mencoba menyusun satu rumusan masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana cara mengoptimalkan proses belajar mengajar bagi guru kelas dengan kondisi terbatasnya buku pegangan baik untuk guru kelas sendiri maupun bagi peserta didiknya?
Penulis hanya membatasi rumusan permasalahn ini hanya pada bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan dengan buku pegangan yang ada di lembaga tempat penulis bertugas.
















BAB III
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

1. Analisis
a. Pengertian Sumber Belajar
Buku pegangan adalah sebagai salah satu sumber belajar diantara sumber belajar yang lain dalam proses belajar mengajar. Agar mempunyai gambaran yang jelas tentang sumber belajar, maka akan penulis awali dengan menyajikan pengertian sumber belajar itu sendiri. Menurut apa yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (1998). Pada umumnya secara sederhana sumber belajar diartikan secara sempit, seperti buku-buku dan atau bahan-bahan tertulisa atau cetak lainnya (printed material).
Pengertian ini masih banyak dipergunakan oleh sebagian pengajar. Mereka akan mengatakan bahwa sumber belajar adalah buku tugasnya textbook atau buku teks yang dipegang dalam memberi pelajaran.
Eddagar Dale (1998:2) mengatakan bahwa “Pengalaman adalah sumber belajar”. Jadi sumber belajar itu begitu luas pengertiannya, karena pada dasarnya pengalaman itu cukup luas, seluas hidup itu sendiri. Segala sesuatu yang dapat dialami dapat dianggap sebagai sumber belajar, selama membawa kita pada pengalaman yang menimbulkan belajar (Belajar adalah tingkah laku kearak yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan tertentu). Aect(2001:3) mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi seseorang belajar (facilitating human learning).
Lebih luas lagi dalam pengembangannya sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, (1) sumber belajar yang durancang (by designed), missal: buku, film, kaset, slide, dan lainnya. (2) sumber belajar yang tidak dirancang (by untulization), misalnya : pasar, took, museum, tokoh masyarakat dan lainnya.
Yusufhadi Miaraso (2001:2), mengatakan bahwa sumber belajar adalah semua sara pengajaran yang mampu menyajikan pesan, baik secara audit maupun visual.
Dari beberapa pendapat tersebut diatas dikatakan bahwa sumber belajar itu tidak lain adalah suatu daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik langsung ataupun tidak langsung, baik sebagian maupun keseluruhan.

b. Manfaat dan Ciri Sumber Belajar
Manfaat sumber belajar adalah:
(1) Memberi pengalaman belajar yang kongkrit dan langsung kepadaa pelajarannya.
(2) Menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas.
(3) Dapat memberi informasi yang akurat dan yang terbaru.
(4) Dapat merangsang untuk berfikir, bersikap dan berkembang lebih maju.
Ciri sumber belajar:
1) Dapat memberikan sesuatu yang kita pelukan dalam rangka intraksional.
2) Dapat merubah dan membawa pada perubahan yang sempurna dari tingkah laku, sesuai dengan tujuan yang ada.

c. Komponen dan Faktor Sumber Belajar
Yang dimaksud dengan komponen disini adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar. Bagian-bagian ini sebagai satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan sulit berdiri sendiri. Komponen-komponen tersebut adalah:
1) Tujuan, misi atau fungsi dari sumber belajar
Setiap sumber belajar selalu mempunyai tujuan atau misi yang akan dicapai.
2) Bentuk, format atau keadaan fisik dari sumber belajar
Yang dimaksud disini adalah bagaimana bentuk dan wujuudnya secara fisik.
3) Pesan yang dibawa oleh sumber belajar
Suatu sumber belajar selalu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan atau dipelajari oleh pemakainya.
4) Tingkat kesulitan atau tingkat kekomplekskan pemakaian (operasi) dari sumber belajar itu. Maksudnya apakah sulit atau gampang pemakaiannya.
2. Pemecahan Masalah
Dari beberapa uraian tentang sumber belajar diatas telah mampu membuka wawasan kita tentang sumber belajar. Begitu luas pengertian sumber belajar, sehingga tidak hanya tertumpu pada satu persoalan buku belaka, melainkan segala sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam proses belajar mengajar dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Dikatakan, di samping buku pegangan atau buku pelajaran benda-benda, pasar, toko, warung atau lingkungan di sekitar kita juga dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar.
Penggunaan sumber belajar harus disesuaikan dengan konteks palajaran yang digunakan. Maksudnya, ketika kita membahas tentang pasar dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar pada pelajaran IPS, maka kita dapat mengajak peserta didik kita untuk terjun langsung ke pasar, melakukan transaksi kecil-kecilan dengan penjual, menggunakan alat tukar dan lain sebagainya. Dengan demikian peserta didik dapat secara langsung memperoleh pengalaman yang baru dalam dirinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar. Karena menurut beberapa ahli pendidikan, bahwa pengalaman yang secara langsung dapat diperoleh oleh peserta didik dapat membekas lebih lama dalam dirinya daripada hanya sekedar mereka mendengar ceramah belaka.
Dari contoh diatas, penggunaan sumber belajar tentu juga dapat disesuaikan dengan pelajaran lainnya, yang terpenting harus juga disesuaikan dengan pokok bahasan apa yang akan diajarkan pada peserta didik, sehingga penggunaan sumber belajar itu dapat tepat guna dan berhasil guna dengan baik.
Sekarang jelaslah sudah bagi penulis, bahwa dengan keterbatasan buku pagangan atau buku pelajaran tentunya tidak akan menyurutkan proses belajar mengajar di lembaga tempat penulis bertugas. Karena ternyata tidak hanya buku pelajaran saja yang dapat digunakan sebagi sumber belajar, melainkan masih ada banyak sumber belajar lainnya di sekitar lembaga tempat penulis bertugas yang dapat penulis jadikan sebagai sumber belajar.
Salah satu yang mungkin dapat penulis lakukan adalah dengan menganalisis buku-buku pelajaran lama yang mungkin masih ada bab-bab tertentu yang masih relevan dengan pelajarandan kurikulum sekarang ini. Sudah tentu itu semua membutuhkan kegiatan tambahan karena harus memilah dan memilih bab-bab mana saja yang masih sesuai dan mana saja bab-bab yang sudah tidak sesuai. Bagi penulis itu tidak menjadi soal, karena bagi penulis yang terpenting adalah pelajaran yang penulis sampaikan pada peserta didik dapat diterima dengan baik, yang akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Bagi penulis yang terpenting adalah semangat. Semangat dalam menjalankan tugas, karena apapun tugas yang dibebankan pada kita, jika kita menjalankan tugas itu tidak didasari dengan semangat yang tinggi, maka tugas itu tentu tidak terlaksana dengan baik. Tetapi, jika kita melaksanakan tugas yang dibebankan pada kita itu dengan semangat dan etos kerja yang tinggi, maka hasilnya juga akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan.


BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan
Kesimpulan akhir yang dapat diambil dari berbagai uraian di atas adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan proses belajar mengajara harus tetap berjalan walau dengan buku pelajaran yang kurang memadai.
2. Bahwa sumber belajar tidak hanya berupa buku pelajaran saja, melainkan segala daya yang dapat dimanfaatkan dan memfasilitasi seseorang dalam proses belajar mengajar (fasilitating human learning).
3. Sumber belajar dapat kita peroleh dari apa saja yang ada di sekitar kita yang memungkinkan untuk kita pakai sebagai sumber belajar, contoh: batu, pohon, toko, pasar dan lain sebagainya.
4. Jika memang di lembaga kita buku pegangan yang ada adalah buku pegangan dari terbitan lama, kita dapat memilah dan memilih untuk mencari bab-bab mana saja yang masih relevan dan mana saja yang sudah tidak layak lagi diajarkan.
5. Segala tugas yang dibebankan pada kita hendaknya kita laksanakan dengan semangat kerja yang tinggi agar dapat mencapai hasil yang optimal dan maksimal.

2. Saran
Saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai akhir dari karya tulis ini adalah:
1. Untuk temen sejawat dan sekerjaan dalam hal ini guru kelas, mari kita bangkitkan gelora kerja yang ada dalam jiwa kita untuk dapat melaksanakan tugas yang ada di pundak kita dengan sungguh-sungguh, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Karena yang jelas, masa depan peserta didik yang kita ajar secara langsung atau tidak akan sangat tergantung dari campur tangan kita dalam mewarnainya.
2. Untuk pembaca khususnya penilai, tentunya penulisan karya tulis ini jauh dari sempurna. Maka saran dan masukan dalam rangka perbaikan penulisan karya tulis lainnya sangat penulis harapkan. Mungkin dari cara penulisan, isi dan cara penyajian dari karya tulis ini ataupun yang lain. Karena ini adalah karya tulis perdana yang dapat penulis buat.
3. Akhirnya, semoga apa yang ada dalam karya tulis ini dapat menambah wawasan terutama bagi para guru kelas, dan mampu membangkitkan semangat kerja kembali sebagai aparatur Negara yang nantinya akan bertanggung jawab pada negara dan Tuhan Yang Maha Esa.



DAFTAR PUSTAKA

Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral DEPAG RI, 2004, Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru, Jakarta ; Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral DEPAG RI.
Depdikbu, 2002, Kurikulum Pendidikan Dasar GBPP, Jakarta; Depdikbud.
Depdiknas, 2003, Undang-Undang RI Nomor 20, Sisdiknas; Jakarta; Depdiknas.
Hulgard, Ernest, R, 199, Theories of Learning, Appleton Century Crofet ; Mc. Gran Hill Book Company, Inc.
Soeharyo, Salamoen, Drs, MPA, dan Effendi, Nasri, Drs, M.Sc, 2003, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Jakarta; Lembaga Adminstrasi Negara.

UUD 1945 yang Belum di Amandemen dan yang Sudah di Amandemen

Untuk kamu-kamu yang ingin mengetahui Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen dan yang sudah di amandemen, kamu bisa mempelajari tulisan di bawah ini. Mungkin tulisan ini juga akan berguna bagi adik-adik yang masih duduk di bangku SMP atau SMA sebagai pelengkap tugas di mata pelajaran PPKn. Jika adik-adik SMP dan SMA memerlukan tulisan ini, tinggal kopi saja. Selamat mempelajari...!

UNDANG-UNDANG DASAR/KONSTITUSI

YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

UUD 1945 Sebelum Amandemen

BAB I

Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang ditetapkan menurut Undang-Undang.

2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan

dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara

BAB IV

Kekuasaaan Pemerintah Negara

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaaan Pmerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

2. Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. Presiden adalah orang Indonesia asli.

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atauy berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul

2. Presiden menerima Duta dari Negara lain

Pasal 14

Presiden member grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden member gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB V

Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Dewan ini berkewajiban member jawab atas atas pertnyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

BAB VI

Kementerian Negara

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VII

Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VIII

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19

1. Sususnan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

2. Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Prwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang.

2. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak bolehg dimasukkan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan pertauran pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.

2. Peraturan pemetintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

2. Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.

3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

4. Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keungan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa keungan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksanaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lainnya Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.

2. Susunan dan kekuasaaan Badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

1. Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara.

2. Syarat-syarat yang mengenai kewrganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1. Negera berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

1. Titap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

1. Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

2. Pemerintah mengusahakan dan meyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dpelihara oleh Negara.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indoneisa.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Untuk mengubah undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan Negara dan Pertauran yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, nesia engatur men yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

2. Dalam enam bulan sesudah majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

UUD 1945 yang Sudah Diamandemen

BAB I

Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar***

3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum***

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

1.Majelis Permusyswaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Permusyswaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang terbanyak

Pasal 3

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB IV

Kekuasaaan Pemerintah Negara

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaaan Pmerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Prseiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut oleh Undang-undang.

Pasal 6A

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oelh partai politik atau gabungan partai politik peseerta pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan Umum.

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat yang terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur oleh undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

1. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhinatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presideen dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hokum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebegai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakuyn dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwqakilan Rakyat yang hadir dalam siding paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewanj Perwakilan Rakyat paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh MAhkamah Konstitusi.

5. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau berupa perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden da/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan siding paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawarat Rakyat.

6. Majelis Permusyawaratan Raklyat wajib mengadakan siding untuk memutuskan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MAjelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membakukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

1. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.

2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggrakan siding untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

3. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, menteri Dalam Negeri, Meneteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan p-artai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atauy berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan siding, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara.

2. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Ketentuan lebih tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul

2. Dalam mengangkat Konsul Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Presiden menerima penempatan Duta dari Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

1. Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur oleh undang-undang.

BAB V

Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

BAB VI

Kementerian Negara

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

BAB VII

Pemerintah Daerah

Pasal 18

1. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang di tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daera yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan pertauran daerah dan pertauran lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatyikan kehususan dan keragaman daerah.

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamnfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan aundang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan maysarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VIII

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui peilihan umum.

2. Sususnan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

5. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Prersiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Unang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentusan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih ari setiap propinsi melalui pemilihan umum.

2. Anggota Dewan perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itutidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat.

3. Dewan perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.

4. Susunan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan uhndang-undang.

Pasal 22D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwkilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah;pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-0undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenal:otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah , pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, and agama serta menyampaikan hasil pengawasaannya itu kepda Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan peretimbangan untuk ditindaklanjuti.

4. Anggota dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,. Rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

4. Peserta pemilihan umum untuk mmemilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keungan Negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negera memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2. Hasil pemeriksanaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangnnya.

3. Hasil pemeriksaaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Makmah konstutusi.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

2. Hakim Agung harus meiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

3. Calon hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hokum acara MAhkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum.

2. Anggota komisi Yudisial harus mempunyai penegtahuan dan pemngalaman di bidang hokum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan perstujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, meutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden da/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

3. Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

4. Ketua dan Wakil ketua Mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarwan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negera kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

1. Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indoensia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

2. Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

1. Segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemaunusiaan.

3. Setiap wrga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pasal 28

Kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hisup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhalk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun maaysarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanm hukum.

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan puikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindaungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibwah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asassi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapadkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh palayanan kesehatan.

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secera utuh sebagai manusia yang b bermartabat.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati murani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadp perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Indentias budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melingdungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip neggara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, siatur, dan dirtuangkan dalam pertuaran perundang-undangan.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1. Negera berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

1. Titap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

4. Kepolisian Negarta Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, malayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5. Susunan dan kedudukan tentara NAsional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan kemanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan adsar dan pemerintah wajib membiayainya.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencersdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

1. Negera memajukan kebudayaan nasional Indonesai di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dpelihara oleh Negara.

2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih

Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indoneisa

Pasal 36A

Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan adalah Lagu indoneisa Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Usul perubahan pasal undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar, Sidang majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyaratan Rakyat.

4. Pertauran untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyswaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan mUndang-Undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.